Ketegangan terjadi menyusul datangnya ratusan aparat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), memantau langsung rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD Ciamis Tahung Anggaran (TA) 2010 tersebut.
Rapat paripurna pertama berlangsung pukul 10.00 untuk mendengarkan nota penjelasan Bupati Ciamis tentang rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2010. Sekitar setengah jam, Bupati Ciamis, H Engkon Komara, menyampaikan nota penjelasannya tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD. Sementara, rapat kedua, untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi tentang penjelasan Bupati, baru digelar pukul 14.00.
"Rapat kedua ini sangat penting, kami akan menyaksikan fraksi-fraksi mana yang telah merespon aspirasi kami yakni tuntutan kenaikan tunjangan aparat desa (TPAPD) dari Rp 200.000/bulan jadi setara UMK. Dalam nota penjelasannya tadi Bupati tidak menyinggung satu kalimat pun tentang kesejahteraan perangkat desa ini," ujar Ketua PPDI Ciamis, Yahya Juhriya SS kepada Tribun, di sela-sela rapat paripurna.
Pada rapat paripurna kedua ini, suasana sedikit memanas setelah para perangkat desa yang memenuhi lantai II ruang sidang utama DPRD Ciamis bersorak-sorak dan bertepuk tangan begitu juru bicara fraksi menyatakan dukungannya tentang peningkatan kesejahteraan aparat desa menjadi setara UMK. Dari 7 fraksi di DPRD Ciamis ini hanya Fraksi Golkar yang dalam pandangan umumnya tidak menyebut tentang peningkatan kesejahteraan aparat desa ini.
Seusai rapat paripurna kedua, Yahya Juhriya meminta rekan-rekannya datang lagi menghadiri rapat paripurna lanjutan yang akan dilaksanakan, Jumat (8/10). "Hari ini yang hadir hanya 350 orang. Besok, akan datang dengan massa yang lebih banyak untuk mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi," katanya.
Menurut Yahya, di Ciamis terdapat 3.500 perangkat desa yang menyebar di 355 desa se Kabupaten Ciamis. Tiap desa terdapat lima orang kaur dan kasi serta kepala dusun. Jumlahnya per desa bervariasi antara 4 sampai 9 orang, tergantung jumlah dusun.
Tiap bulan setiap pamong mendapat honor atau tunjangan perangkat dan aparat pemerintahan desa (TPAPD) Rp 200.000/bulan/orang. "TPAPD ini cairnya tiap tiga bulan sekali. Kades tunjangannya sudah Rp 1 juta/bulan, sementara sekdes, mereka sudah banyak yang diangkat jadi PNS ," keluh Yahya yang juga alumnus jurusan sejarah UGM tahun 1997 ini.
Karena itulah, kata Yahya, mereka akan mengawal terus proses perubahan anggaran ini. Apakah TPAPD jadi dinaikan dari Rp 200.000/bulan jadi sesuai UMK Rp 695.000/bulan, atau tidak.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar