Draft RAPBD Klaten Belum Berpihak Desa

 

Klaten - Hasil Rapat Serap Aspirasi Persiapan RAPBD Kabupaten Klaten 2011 meninggalkan banyak kekecewaan bagi Desa dan Pemerintah Desa. Rapat serap aspirasi terbuka yang dilaksanakan di Aula dan diprakarsai  DPRD Klaten pada hari Kamis, 25 Nopember 2010 dihadiri oleh perwakilan pemerintahan baik dinas-dinas, kecamatan maupun pemerintah desa. Kekecewaan ini bersumber dari ketidakberpihakan RAPBD pada peningkatan alokasi dana desa dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2010 ini ADD di Kabupaten Klaten hanyalah berkisar diantara angka 22-30 juta rupiah per desa. Angka ini hanya separuh dari ADD tahun-tahun sebelumnya, dengan alasan karena pelaksanaan Pemilukada Klaten.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Klaten, RAPBD Klaten Tahun 2011 sebesar 1,178 triliun rupiah. Dari besaran angka ini, 74% anggaran atau sekitar 871,9 miliar rupiah habis untuk belanja tidak langsung pegawai (gaji  maupun tunjangan dan tambahan penghasilan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Gaji DPRD, PNS). 15% atau 188,7 miliar untuk belanja langsung, baik belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan sisanya sekitar 11% dibagikan ke pos-pos hibah, bagi hasil dan bantuan keuangan pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa.

"Dapat dipastikan menurut draft RAPBD ini, besaran ADD masih sama dengan tahun lalu dan tidak ada kenaikan tamsil (tambahan penghasilan) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa," kata Kepala Bappeda  Pernyataan ini sangat bertentangan dengan janji Bupati Klaten, Sunarno, SE, M.Hum., yang mengatakan bahwa akan ada peningkatan (baca: pemulihan) ADD ke besaran normal seperti tahun 2009 dan peningkatan tamsil bagi Kades dari Rp 500.000,00 menjadi Rp 700.000,00 dan Perangkat Desa yang semula Rp 400.000,00 menjadi Rp 600.000,00.

Menghadapi kenyataan ini, sontak banyak menimbulkan tanggapan dari peserta public hearing yang rata-rata adalah perwakilan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris Umum PPDI Kabupaten Klaten dalam tanggapan dan pertanyaannya mengungkapkan kekecewaannya pada draft RAPBD Klaten ini. "Apa yang dijelaskan sungguh mengecewakan mengingat peningkatan tamsil sangat kami harapkan, " ungkap Drs. Jumakir, "Tamsil yang saat ini diterimakan masih jauh dari besaran UMK Klaten. Aparatur Pemerintah Desa juga membutuhkan kesejahteraan, jangan hanya PNS saja yang dinaikkan gaji dan tamsilnya."

Hal senada juga diungkapkan oleh Yuli Suryanto, S.T. (Kepala Desa Kemudo) selaku perwakilan Paguyuban Bhakti Manggala Klaten. "Pak Bupati sudah berjanji akan mengembalikan ke desa apabila ada sisa dana Pemilukada, " kata Yuli dan lanjutnya, "Kebijaksanaan untuk (peningkatan) anggaran untuk desa semestinya dipihaki."

Di akhir sessi tanya jawab Kepala Bappeda menyatakan akan berkonsultasi lebih lanjut tentang aspirasi-aspirasi ini dengan Bupati Klaten, mengingat Bupati-lah yang mempunyai kewenangan memutuskan. Di luar acara, Ketua DPRD Klaten juga mengungkapkan kekecewaannya dengan ketidakberpihakan Pemerintah Daerah kepada Desa, "Akan kami kawal terus aspirasi PPDI Klaten tentang kenaikan tamsil (Kades dan Prades) dan ADD sehingga dapat direalisasikan, " ungkap Agus Riyanto, "Ada baiknya PPDI mengadakan komunikasi dengan beliau Bapak Bupati, mumpung ini baru persiapan penyusunan."

Berita dan foto:

Bogy Harseno